1. Surat Permohonan Penjualan BMN
2. Identitas BMN yang akan dijual (Nup, Nama Barang, Tahun Perolehan, Nilai Perolehan)
3. Keputusan Pembentukan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
4. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif
5. Dokumen Kepemilikan (BPKB, STNK, atau dokumen kepemilikan lainnya)
6. Kartu Identitas Barang (KIB) Cetakan SIMAK BMN
7. Laporan Kondisi Barang Cetakan SIMAK BMN
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bermaterai
9. Surat Pernyataan Pertimbangan/Alasan
10. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tugas Pokok dan Fungsi
11. Surat Pernyataan Kebenaran Nilai Limit
12. Foto/Gambar BMN
13. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN
14. Nilai Limit Terendah Penjualan BMN

1. 1. Penguna layanan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan ke KPKNL
2. 2. KPKNL akan menerima, mendisposisi, dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. 3. Apabila berkas kurang lengkap, maka KPKNL mengirim surat permintaan kelengkapan berkas ke pengguna layanan
4. 4. Apabila berkas lengkap namun belum dilakukan penilaian untuk menentukan nilai limit, maka KPKNL melakukan penilaian kemudian menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan Atau Bangunan
5. 5. Apabila berkas lengkap dan sudah dilakukan penilaian untuk menentukan nilai limit, maka KPKNL langsung menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan Atau Bangunan

7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atau tidak

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL sebagai berikut:

1. Pengguna jasa menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan (prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan pelayanan) ke kanal pengaduan yang disediakan
2. Petugas layanan atau pengawas yang bertugas pada saat itu mencatat, mengumpulkan informasi, membuat laporan, dan menyampaikannya kepada Seksi Kepatuhan Internal
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal melakukan verifikasi dan selanjutnya apabila: 

• Ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal melaporkan kepada Kepala KPKNL mengenai hasil verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut serta menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan pengguna jasa. Selanjutnya Kepala KPKNL melakukan tindakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan pengaduan
• Tidak ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal melaporkan kepada Kepala KPKNL mengenai hasil verifikasi terhadap pengaduan tersebut dan menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan kepada pengguna jasa

      4. Pengguna jasa menerima surat tanggapan dari KPKNL