1. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;
2. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
3. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
4. Nilai limit penjualan;
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
6. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;
7. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
8. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
9. Nilai limit penjualan;
10. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
11. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;
12. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
13. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
14. Nilai limit penjualan;
15. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
16. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;
17. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
18. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
19. Nilai limit penjualan;
20. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
21. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;
22. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
23. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
24. Nilai limit penjualan;
25. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
26. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;
27. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
28. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
29. Nilai limit penjualan;
30. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.

1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
8. Proses Selesai
9. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
10. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
11. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
12. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
13. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
14. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
15. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
16. Proses Selesai
17. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
18. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
19. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
20. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
21. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
22. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
23. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
24. Proses Selesai
25. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
26. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
27. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
28. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
29. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
30. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
31. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
32. Proses Selesai
33. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
34. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
35. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
36. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
37. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
38. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
39. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
40. Proses Selesai
41. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
42. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
43. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
44. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
45. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
46. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
47. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
48. Proses Selesai

pelayanan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui: 

1. Saluran Internal 

a. Call Center HALO DJKN 150-991; 

b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; 

c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait; 

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN; 

 e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN; 

f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masingmasing unit kantor DJKN; 

 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;

3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: www.lapor.go.id;