1. Importir/kuasanya mengajukan permohonan disertai dokumen pendukung.
2. Permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran I PMK Nomor 274/PMK.04/2014.
3. Permohonan tersebut ditandatangani oleh perorangan atau pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan dan diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembalian.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan: fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian, yaitu Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dari Kantor Wilayah DJBC sebagai penerbit NIPER Pengembalian; fotokopi identitas pemohon berupa KTP untuk pemohon perorangan; atau akta perusahaan badan untuk pemohon berbentuk badan; bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran (opsional); - surat pernyataan bahwa bea masuk KITE yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian; surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan; surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Angka Pengenal Impor (API); dokumen lain yang dapat memperkuat alasan permohonan.

1. Orang atau kuasanya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan dengan menggunakan format sesuai Lampiran I PMK Nomor 274/PMK.04/2014 dilampiri dengan persyaratan sesuai PMK Nomor 274/PMK.04/2014.
2. Pemohon mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung secara langsung (offline) pada loket Seksi Perbendaharaan atau secara elektronik (online) dengan tetap mengirimkan hardcopy melalui kurir/langsung.
3. Pelaksana menerima dan meneliti surat permohonan dan dokumen pendukung, merujuk pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
4. Dalam hal permohonan tidak lengkap, Pelaksana mengembalikan kepada orang atau kuasanya.
5. Dalam hal permohonan lengkap dan benar, Pelaksana menerima dan merekam pada aplikasi penerimaan surat masuk.
6. Permohonan yang telah direkam diajukan ke Kepala Kantor.
7. Pelaksana merekam berkas permohonan keberatan pada aplikasi internal Seksi Perbendaharaan (SMART APP) dan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
8. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
9. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan mendisposisikan kepada PFPBC.
10. PFPBC menerima dan mendisposisi kepada Pelaksana yang menangani pengembalian.
11. Dalam hal Salinan Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) belum diterima kantor pelayanan, Pelaksana melakukan konfirmasi atau permintaan salinan resmi SKP.FPBM kepada Kantor Wilayah DJBC atau KPU BC penerbit. Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian diterima.
12. Pelaksana melakukan penelitian materiil terhadap permohonan yang diajukan merujuk pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
13. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan materiil, Pelaksana menuangkan hasil penelitian materiil ke Nota Penelitian dan Pendapat.
14. Pelaksana menyiapkan Salinan Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dari Kantor Wilayah DJBC atau KPU BC penerbit dan disampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
15. Dalam hal Kepala Seksi Perbendaharaan sedang dalam kondisi tidak bertugas, penandasahan Salinan SKP.FPBM dapat dilakukan oleh Kepala Kantor.
16. Kepala Seksi Perbendaharaan atau Kepala Kantor meneliti dan menandasahkan Salinan SKP.FPBM.
17. Dalam hal Salinan SKP.FPBM belum diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan, Pelaksana melakukan konfirmasi ke Kantor Wilayah DJBC atau KPU BC penerbit.
18. Berdasarkan Salinan SKP.FPBM, Pelaksana membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada aplikasi SMART APP kemudian menyampaikan kepada PFPBC.
19. PFPBC meneliti SPP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
20. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti SPP dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.
21. Kepala Kantor sebagai PPSPM meneliti dan menandatangani SPP kemudian menyampaikan kembali kepada Pelaksana.
22. Berdasarkan Salinan SKP.FPBM dan SPP, Pelaksana membuat Surat Perintah Membayar (SPM) pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) kemudian menyampaikan kepada PFPBC.
23. PFPBC meneliti SPM, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
24. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti SPM dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.
25. Kepala Kantor sebagai PPSPM meneliti dan menandatangani SPM kemudian menyampaikan kembali kepada Pelaksana.
26. Pelaksana menyampaikan SPP dan SPM dilengkapi dengan dokumen Salinan SKP.FPBM yang telah ditandasahkan dan NPWP pemohon kepada KPPN Mitra Satker paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
27. Pelaksana melakukan input data pengembalian pada database pengembalian Kantor Pelayanan dan memberikan tanda bahwa atas pembayaran tersebut telah diberikan pengembalian.
28. Pelaksana mengarsip seluruh dokumen (Surat Permohonan, Tanda Terima, Bukti Penerimaan Dokumen (dari Aplikasi Penerimaan Online), NPP, SPM, SPP, Kep Pengembalian, dan Kendali Waktu).

Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian bea masuk KITE ini paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM), tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk melakukan konfirmasi ke Kantor Wilayah DJBC atau KPU BC penerbit Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM), dalam hal salinan SKP.FPBM belum diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan.

Tidak dipungut biaya

Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Perintah Membayar (SPM)