1. Surat Pengantar dari OPD
2. Penetapan Angka Kredit (PAK) lama dan Asli PAK baru
3. Sertifikat Uji Kompetensi (bagi JFT yang mempersyaratkan)
4. Fotokopi SK CPNS dan PNS (untuk usulan KP pertama kali)
5. Fotokopi SK Pangkat terakhir
6. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (jika ada dan belum diperhitungkan di SK KP
7. Fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai terakhir
8. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi swasta (bagi yang memasukkan jenjang pendidikan lebih tinggi)
9. Fotokopi SK Konversi NIP
10. Fotokopi SK Jabatan Struktural (untuk pejabat fungsional tertentu)
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan
12. Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan
13. Fotokopi STLUD/ Diklat Penjenjangan/ Ujian PI (untuk KP PI)
14. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas (untuk KP PI)
15. Fotokopi Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar (untuk KP PI)
16. SKP 2 tahun terakhir
17. Catatan : fotokopi berkas dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

1. Usulan Kenaikan Pangkat ke Juru Muda Tingkat I golongan/ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan/ruang III/d
2. OPD mengusulkan PNS yang akan naik pangkat secara kolektif ke BKPSDM
3. BKPSDM melakukan verifikasi berkas usulan KP
4. Berkas yang tidak lengkap diinformasikan ke OPD untuk dilengkapi
5. Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar BKPSDM akan melakukan update data PNS dan input usulan KP melalui aplikasi SAPK
6. Mengirimkan usulan Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat dan berkas persyaratan KP PNS ke Kanreg VII BKN Palembang
7. Kanreg VII BKN menerbitkan Nota Persetujuan KP
8. Berdasarkan NP dari BKN, mengajukan usulan SK Kolektif ke Bupati
9. SK kolektif yang sudah ditandatangani Bupati dikembalikan ke BKPSDM
10. Berdasarkan SK Kolektif diterbitkan Petikan SK KP yang selanjutnya diserahkan kepada PNS melalui OPD
11. Usulan Kenaikan Pangkat ke Pembina golongan/ ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan/ruang IV/b
12. OPD mengusulkan PNS yang akan naik pangkat secara kolektif ke BKPSDM
13. BKPSDM melakukan verifikasi berkas usulan KP
14. Berkas yang tidak lengkap diinformasikan ke OPD untuk dilengkapi
15. Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar BKPSDM akan melakukan update data PNS dan input usulan KP melalui aplikasi SAPK
16. Mengirimkan usulan Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat dan berkas persyaratan KP PNS ke BKD Provinsi Sumatera Selatan (2 rangkap)
17. BKD Provinsi Sumatera Selatan mengajukan usulan NIP KP dan mengirim berkas ke Kanreg VII BKN Palembang
18. Kanreg VII BKN Palembang menerbitkan Nota Persetujuan KP
19. Berdasarkan NP dari BKN, BKD Provinsi menerbitkan SK KP yang selanjutnya diserahkan ke BKPSDM
20. Menyerahkan SK KP kepada PNS melalui OPD
21. Usulan Kenaikan Pangkat e Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan/ruang IV/e
22. OPD mengusulkan PNS yang akan naik pangkat secara kolektif ke BKPSDM
23. BKPSDM melakukan verifikasi berkas usulan KP
24. Berkas yang tidak lengkap diinformasikan ke OPD untuk dilengkapi
25. Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar BKPSDM akan melakukan update data PNS dan input usulan KP melalui aplikasi SAPK
26. Mengirimkan usulan Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat dan berkas persyaratan KP PNS ke BKD Provinsi Sumatera Selatan (2 rangkap)
27. BKD Provinsi Sumatera Selatan mengajukan usulan NIP KP dan mengirim berkas ke Sekretariat Kabinet RI (2 rangkap)
28. Sekretariat Kabinet RI mengajukan usulan NP KP dan mengirim berkas persyaratan ke BKN Pusat
29. Berdasarkan NP dari BKN, BKD Provinsi menerbitkan SK KP yang selanjutnya diserahkan ke BKPSDM
30. Sekretariat Kabinet RI mengajukan usulan NP KP dan mengirim berkas persyaratan ke BKN Pusat
31. BKN Pusat menerbitkan NP KP
32. Berdasarkan NP dari BKN, Sekretariat Kabinet RI menerbitkan SK KP yang selanjutnya diserahkan

3 Bulan

Tidak dipungut biaya

SK Kenaikan Pangkat

datang langsung ke kantor BKPSDM (Kotak Saran) atau melalui email bkpsdm.empatlawang2020@gmail. com