1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: a. Rekomendasi dari instansi terkait yang Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanannegara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan /atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
9. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: a. Agama b. Pertanian c. Kesehatan d. Kemanusiaan e. Pendidikan dan Kebudayaan f. Kebersiahan g. Yang berorinetasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

-Setelah Berkas Pengusulan Asimilasi Tindak Pidana Khusus sudah lengkap, berkas akan dikirim ke Kantor Wilayah untuk proses verifikasi usulanya;

-Kantor Wilayah akan memverifikasi berkas usulannya Max. 3 Hari sejak usulan diterima dari UPT;

-kemudian berkas akan diteruskan ke Ditjen Pas untuk verifikasi usulannya, dengan jangka waktu Max. 15 Hari sejak usulan diterima dari Kantor Wilayah;

-setelah berkas Pengusulan Asimilasi Tindak Pidana Khusus sudah terverifikasi oleh Ditjen Pas, lalu dilanjutkan ke Kementerian utuk mendapatkan persetujuan Menteri dengan jangka Waktu Max. 7 Hari sejak diterima dari Ditjen Pas; 

-setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, kemudian Ditjen Pas mengeluarkan SK Asimilasi Tindak Pidana Khusus dengan tembusan Kantor Wilayah dan UPT.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan Online di Nomor HP : 08119158384 ;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;

- Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

-Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.