1. Permohonan tertulis dari Narapidana/Keluarga/Kuasa Hukum memuat alasan pemindahan;
2. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
5. Syarat (Tambahan): 1) Fotocopy Daftar Perubahan; 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; 3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain; 4) Surat Keterangan Dokter; 5) Salinan Kartu Pembinaan; 6) Daftar Registrasi "F"; 7) Litmas Asal dan Tujuan; 8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil; 9) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon;

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu provinsi), untuk pemindahan keluar provinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyaraktan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan/Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana atas Permintaan Sendiri