1. Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana;
2. Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi;
3. Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundangundangan dalam penetapan Remisi

1. Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
4. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi.
5. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
6. Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/Pencabutan Remisi yang diterima
7. SK Perbaikan/Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana

- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perbaikan/Pencabutan Remisi kepada Narapidana

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.