1. Formulir skrining dan pemeriksaan TB
2. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB
3. Surat Persetujuan untuk terapi TB/Inform Consent
4. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat
5. . Surat Persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/Inform Consent
6. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

1. Dokter melaksanakan skrining TB pada WBP
2. Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB
3. Dokter di Lapas/Rutan melakukan pemeriksaan dahak pada suspek TB
4. Melaksanakan Triase TB / PPI TB
5. TB Positif ditempatkan pada ruangan isolasi TB
6. Bagi WBP yang positif TB dilakukan skrining HIV
7. Melaksanakan pemberian terapi TB (DOTS)
8. Dokter di Lapas/Rutan merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu)
9. Kepala UPT memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat
10. . Kepala UPT melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
11. Kepala UPT melaporkan suspek dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
12. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan akan berkoordinasi dengan Direktorat P2ML Kementerian Kesehatan apabila terdiagnosis positif TB Kebal Obat untuk dukungan penatalaksanaan lebih lanjut

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penaalaksanaan

1. Biaya transportasi pemeriksaan dahak untuk penegakkan diagnosis TB 

2. Biaya untuk pemeriksaan mobile rontgen ke Lapas/Rutan

 3. Biaya administrasi di RS Rujukan TB Kebal Obat 

4. Biaya pengantaran WBP ke RS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pengobatan TB Kebal Obat 

5. Biaya Tim Ahli Klinis 

6. Biaya pengantaran WBP untuk kontrol setiap bulan ke RS Rujukan TB Kebal Obat (jika dibutuhkan)

Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapa s/Dit. Watkeshab 

2. Kepala Lapas/Rutan/Bapa s/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan 

3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan