1. Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal
2. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas)
3. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)
4. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhur (tahap integrasi)

1. Petugas pembinaan melaksanakan membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana.
2. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompet Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta (contoh ; Perusahaan Swasta seperti Baitul Mal Pupuk Kujang, Yazri yayasan amil Zakat Pupuk Sriwijaya, dll)
3. Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stakeholder
4. Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana
5. Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test
6. Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan
7. Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;
8. Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
9. Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama

210 Menit

Tidak dipungut biaya

1. Ibadah harian 2. Ibadah Mingguan 3. Perayaan hasi Besar Keagamaan

1. Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan 

2. Setelah pengaduan masuk maka pengelola mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut 

3. Melaporkan setiap aduan kepada Kepala memberikan alternatif penanganan aduan tersebut 

4. Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; 

5. Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; 

6. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.