1. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) asli;
2. Surat permohonan pembatalan SKTD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
3. disertai dengan alasan pembatalan SKTD.

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut., beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tidak Dipungut. dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tidak Dipungut. kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai

Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

Tidak dipungut biaya

Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tidak Dipungut.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1.    Telepon: 1500200

2.    Faksimile: (021) 5207557

3.    Email: pengaduan@pajak.go.id

4.    Twitter: @kring_pajak

5.    Website: pengaduan.pajak.go.id

6.    Chat pajak: www.pajak.go.id

7.    Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1.    Telepon: (021) 5254230. 5254270

2.    Faksimile: (021) 5207557

3.    Email: kpp.011@pajak.go.id

4.    Twitter: @pajaksetiabudi1

5. Instagram: @pajaksetiabudi1