1. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan;
2. apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh Wajib Pajak;
3. surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku, dengan menyebutkan: 1) identitas Wajib Pajak; 2) perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa; 3) alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan dan/atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan. b) permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. c) tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku Pertama ke Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrean.
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
4. Wajib Pajak menyampaikan permohonan perubahan tahun buku pertama yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani secara langsung ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan pengisian dan dokumen yang disyaratkan serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
8. Proses Selesai

Paling lama 2 (dua) bulan terhitung setelah permohonan beserta dokumen lain untuk memenuhi persyaratan oleh Wajib Pajak.

Tidak dipungut biaya

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1.    Telepon  : 1500200

2.    Faksimile: (021) 5207557

3.    Email : pengaduan@pajak.go.id

4.    Twitter :@kring_pajak

5.    Website : pengaduan.pajak.go.id

6.    Chat pajak : www.pajak.go.id

7.    Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1.      Telepon : (021) 5254230. 5254270

2.      Faksimile: (021) 5207557

3.      Email : kpp.011@pajak.go.id

4.      Twitter : @pajaksetiabudi1

5.    Instagram : @pajaksetiabudi1