1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lapas baik secara tertulis maupun secara lisan

1. Pemberi Bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum (advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus verifikasi dan akreditas kepada penerima bantuan hukum (tahanan);
2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lapas secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari lurah, kepada desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal tahanan / kartu jaminan kesehatan masyarakat / bantuan langsung tunai / kartu beras miskin / dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. Kepala Lapas meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum;
5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Lapas atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
6. Apabila pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan / atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;
7. Petugas Lapas melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
8. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lapas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
9. Kepala Lapas menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh pemberi bantuan hukum kepada tahanan yang mengajukan permohonan;
10. Kepala Lapas melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI C.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Lapas sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum.

Tidak dipungut biaya

Tersampaikannya permintaan bantuan hukum oleh tahanan kepada pemberi bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dengan peraturan menteri.

1. Telpon / SMS / WA : 0822-3590-3070
2. Email ; lapasparigi@gmail.com
3. Laman : lapasparigi.id