1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan diatas materai;
2. Rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten/kota;
3. Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal;
4. Hasil Kajian Rencana Induk Pelabuhan;
5. Surat Kuasa bila di perlukan.

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan;
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis;
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan;
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan;
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan;
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan.

-

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Utama dan Pelabuhan Laut Pengumpan

-