1. Identitas Pemrakarsa: 1) KTP/SIM/Passport; 2) NPWP; 3) SIP/STR.
2. Legalitas Perusahaan (Jika Berbentuk Badan Hukum), berupa akta pendirian perusahaan Legalitas Kepemilikan Lahan.
3. Legalitas Kepemilikan Lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)/HGB/AJB/Sewa Menyewa/Hak Guna Pakai;
4. Legalitas Lokasi Kegiatan: 1) Keterangan Tata Ruang dari Instansi yang berwenang; 2) Surat Persetujuan Warga (ditanda tangani oleh Kades/Lurah).
5. Dokumen Rencana Teknis yang terdiri dari: 1) Gambar Situasi; 2) Pra Site Plan; 3) Uraian Kegiatan; 4) Foto/Dokumen Kegiatan.
6. Dokumen OSS RBA (untuk kegiatan non pemerintah) yaitu: a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Pernyataan Mandiri K3L; c. Pernyataan Mandiri Kesedian Kewajiban; d. Pernyataan Mandiri Terkait Tata Ruang; e. SPPL.
7. Untuk kegiatan pemerintah membuat SPPL sesuai format lampiran 3 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Penerimaan pengajuan permohonan pemeriksaan dilakukan secara tertulis atau secara Online melalui website OSS RBA, oss.go.id;
2. Melakukan uji administrasi terhadap permohonan pemeriksaan dokumen Rencana Teknis;
3. Memberikan tanda terima untuk permohonan pemeriksaan dokumen Rencana Teknis yang sudah lengkap dan mengembalikan pengajuan permohonan pemeriksaan dokumen Rencana Teknis jika tidak lengkap;
4. Melakukan verifikasi lapangan;
5. Pemeriksaan subtansi Draft Rencana Teknis;
6. Penandatanganan Surat Keterangan Rencana Teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Secara Elektronik.

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

1) Surat Keterangan Rencana Teknis; 2) Berita Acara Konsultasi Rencana Teknis; 3) Notulensi Rapat.

1. Melalui Telp/Fax. 5892909

2. Media Sosial: Instagram/Facebook/Twitter @dlhbandungkab

3. Email: dlh@bandungkab.go.id

4. Lapor: https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-lingkungan-hidup-kab-bandung