1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah ditanda tangani Direktur dan bermaterai cukup;
2. Rekomendasi dari Adpel/Kakanpel setempat;
3. Fotocopy NPWP;
4. Peta situasi dan tempat pembuangan (dumping area), yang disetujui oleh Syahbandar setempat;
5. Jadwal rencana kerja/pelaksanaan pekerjaan;
6. Peralatan kerja (kapal keruk, dll);
7. Studi AMDAL;
8. Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan.

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan;
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis;
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan;
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan;
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan;
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan.

-

Tidak dipungut biaya

Izin Pengerukan di Wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLK) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Regional

-