1. 1) Identitas diri i. Perorangan : identitas diri yang sah ( KTP, SIM, Passport) dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup ii. Badan Hukum: salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan iii. Instansi pemerintah ( termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan 2) Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta apabila terjadi di rubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang 3) Surat perintah penyitaan barang dan berita acara penyitaannya 4) Berita acara pencabutan registrasi BPKB dari KB Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar 5) Surat keputusan penjualan rampasan barang dari Kajari setempat 6) Risalah lelang dan kwitansi lelang 7) Bukti pengumuman status kendaraan melalui media massa 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

1. 1) Layanan formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan 2) Layanan cek fisik: Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ( faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar 3) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke Polda / Polres untuk pendaftaran BPKB 4) Pendaftaran: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register ( nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti 5) Entry data dan penetapan Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak pada data base, menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLJ 6) Pembayaran dan Penyerahan Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBP (STNK dan TNKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan, Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta bukti pembayaran lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLJ

60 Menit

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor ( STNK ) 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang meliputi PKB / BBNKB dan SWDKLLJ 4) Kartu Dana / Sertifikat SWDKLLJ

1. 1. Secara langsung kepada petugas informasi;
   2. Call center            : 085267884488
   3. Kotak saran;
   4. Lewat e-mail         : tatausaha.uptd1@gmail.com ;
   5. Website                 : bapendalampungprov.go.id.