1. 1) Identitas diri i. Perorangan : identitas diri yang sah ( KTP, SIM, Passport) dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup ii. Badan Hukum: salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan iii. Instansi pemerintah ( termasuk BUMN dan BUMD); surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan 2) Surat keputusan penghapusan: i. Surat keputusan penghapusan dari Panglima TNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan bermotor. ii. Surat perintah pelaksanaan dump dari panglima daerah Militer / kapolda dan dilegalisir 3) Berita acara risalah lelang dari kantor pelayanan keuangan negara dan lelang dan / atau berita acara serah terima barang dari panitia lelang 4) Kwitansi pembayaran dari KPKNL dan /atau dari panitia lelang yang bermaterai cukup 5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 6) Melengkapi surat rekomendasi dari Ditlantas Polda Kalbar 7) Melampirkan foto kendaraan bermotor yang didaftarkan pada 4 (empat) sisi kendaraan

1. B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1) Layanan formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan 2) Layanan cek fisik Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ( faktur dan berkas pendukung ) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar 3) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke polda/polres untuk pendaftaran BPKB 4) Pendaftaran Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blangko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti 5) Entry data dan penetapan Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak pada data base, menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB,BBNKB serta SWDKLLJ

1. Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

TaSumSSumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Tarif khusus untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang umum ( melampirkan IWKBU)

Tarif kendaraan penumpang umum :

1. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 2. Tanda nomor kendaraan bemotor (TNKB) 3. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang meliputi PKB / BBNKB dan SWDKLLJ 4. Kartu dana/ sertifikat SWDKLLJ

1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
   1. Secara langsung kepada petugas informasi;
   2. Call center            : 085267884488
   3. Kotak saran;
   4. Lewat e-mail         : tatausaha.uptd1@gmail.com ;
   5. Website                 : bapendalampungprov.go.id.