1. Adanya permohonan izin peliputan dari media massa secara tertulis;
2. Permohonan memuat: identitas pemohon, penanggung jawab peliputan, maksud dan tujuan peliputan, waktu peliputan, lokasi peliputan;
3. Identitas wartawan/jurnalis yang akan meliput.

1. Media massa menyampaikan permohonan izin peliputan kepada Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Permohonan peliputan secara tertulis harus diajukan paling lambat satu minggu sebelum melaksanakan peliputan
3. Media massa mendapatkan keputusan izin peliputan melalui Direktorat Infokom/Kepala Divisi Penasyarakatan

Disesuaikan dengan turunnya disposisi

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Peliputan

-Publik menyampaikan pengaduan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah melalui sarana yang disediakan;

- Pimpinan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.