1. Kejadian Bencana;
2. Pengkajian akibat bencana;
3. Pengkajian dampak bencana;
4. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
5. Dituangkan dalam Rencana Aksi (Proposal) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

1. Bupati/Walikota mengajukan proposal kepada Kepala BNPB untuk bencana skala Kabupaten/Kota atas rekomendasi Gubernur setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan bencana;
2. Gubernur mengajukan kepada Kepala BNPB untuk kejadian bencana lintas kabupaten/kota atau kewenangan provinsi berdasarkan pernyataan bencana dari Bupati/Walikota;
3. Gubernur /Bupati/Walikota dapat menyusun rencana aksi didaerah atau yang disetarakan dengan dokumen perencanaan lainnya;
4. Penyusunan rencana aksi dalam bentuk dokumen perencanaan dilakukan BPBD bersama-sama SKPD yang mengalami dampak bencana termasuk penyusunan rencana kerja teknis sampai dengan rencana pemantauan dan evaluasi;
5. Berdasarkan pada kejadian bencana yang terjadi pada kurun waktu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya.

2 Hari

Tidak dipungut biaya

Rehabilitasi Sosial Pascabencana