Penerbitan Kartu Keluarga

  1. 1. Persyaratan (1) Penerbitan KK baru,dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Kepala Desa/Lurah; b. foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Perceraian/Buku Nikah; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; d. bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Orang Asing yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, harus mendapat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Anak untuk memperoleh Kewarganeraan Republik Indonesia; e. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah/datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; g. foto copy ijin tinggal tetap bagi Orang Asing. (2) Perubahan KK karena perubahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama; b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran. (3) Perubahan KK karena perubahan elemen data kependudukan (perubahan status perkawinan, perubahan nama, pekerjaan, agama, dan lain-lain) bagi penduduk WNI, wajib dilakukan perubahan setelah memenuhi syarat sebagai berikut : a) KK lama; b) mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Lurah/Kepala Desa; c) foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah; d) foto copy Kutipan Akta Perceraian/Putusan Penetapan Pengadilan tentang perceraian; e) foto copy Kutipan Akta Kematian; f) foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan PenetJapan Pengadilan (Catatan Pinggir); g) foto copy putusan perubahan agama dari lembaga yang berwenang; h) foto copy dokumen pendukung lainnya. (4) Perubahan KK karena penambahan anggota bagi Orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap untuk menumpang KK WNI atau Orang Asing : a. KK lama atau KK yang ditumpangi; b. mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Lurah/Kepala Desa; c. foto copy Pasport; d. foto copy Ijin Tinggal Tetap e. surat keterangan lapor diri dari Lurah/Kepala Desa. (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi WNI dan Orang Asing : a. KK lama; b. foto copy Kutipan Akta Kematian atau; c. surat keterangan pindah bagi penduduk WNI dan WNA yang pindah dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing : a. surat keterangan hilang dari Kepala Desa/Lurah dan foto copy KK yang lama; b. KK yang rusak; c. foto copy Dokumen Kependudukan dari salah satu anggota keluarga; d. foto copy dokumen keimigrasian bagi orang asing.

  1. a. pemohon mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa/Lurah ; b. petugas Operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon; c. petugas Operator melakukan perekaman data serta menerbitkan draft KK; d. operator mencetak dokumen KK; e. dokumen KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana untuk diserahkan pada pemohon.

Sesuai Standart Pelayanan

Tidak dipungut biaya

Kartu Keluarga (KK)

  1. Kotak saran
  2. Website: dkcs.gorontalokab.go.id
  3. 3. Telepon :(0435) 881160
  1. Faximile: (0435) 881419
  2. Email: -

 

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan    dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Cek di tempat
  2. Koordinasi internal
  3. Koordinasi eksternal
  4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Penerbitan Kartu Keluarga"