1. Mengajukan Permohonan Izin Usaha Peternakan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bermaterai Rp. 6000,-;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) / Nomor Passpor bagi warga negara asing;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Rekaman Identitas Pemilik dan NPWP Pemilik dan Perusahaan;
5. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Rekaman akta pendirian/perubahan bagi yang berbadan hukum dan pengesahannya yang mencantumkan usaha peternakan;
7. Profil Perusahaan (akta pendirian, pengesahan dan perubahannya, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan);
8. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya peternakan;
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan kemitraan (khusus bagi usaha peternakan besar);
10. Rekaman Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan;
11. Rekaman dokumen Hak Guna Usaha untuk unit usaha peternakan yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara;
12. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
13. Izin Lokasi dari Bupati dilengkapi dengan peta digital skala 1:50.000;
14. Izin Lingkungan;
15. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan daerah provinsi dari Gubernur yang diterbitkan Bupati;
16. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan/Hak Guna Bangunan dan IPPT (jika dipersyaratkan);
17. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices);
18. Tanda terima penyampaian LKPM (khusus perpanjangan/ pergantian) untuk perusahaan yang wajib LKPM;
19. Rekaman dokumen teknis dan Rekomendasi dari SKPD teknis/ Kementerian Sektoral (apabila dipersyaratkan) dan hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); dan
20. Surat Kuasa (apabila permohonan tidak disampaikan secara langsung).
21. Pas foto pemohon berukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan di unit pendaftaran
2. Petugas unit pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, berkas yang lengkap akan diberikan tanda terima berkas selanjutnya berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Verifikator mengadakan validasi dokumen berkas dan input data, jika dinyatakan valid berkas pemohon diserahkan kepada tim teknis.
4. Tim teknis mengadakan peninjauan/pemeriksaan lapangan dengan membuat berita acara pemeriksaan lapangan (BPAL), apabila : a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi tim teknis. b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas pemohon dikembalikan disertai surat penolakan.
5. Tim teknis menyerahkan rekomendasi beserta lampiran berupa BAPL kepada verifikator.
6. Verifikator melakukan input data teknis dan menyerahkan berkas pemohon kepada bidang terkait.
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan otorisasi dokumen Perizinan.
8. Petugas melakukan pencetakan dokumen izin.
9. Sekretaris DPMPTSP melakukan paraf surat izin.
10. Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganan surat izin dan Pengambilan Ijin

Izin Usaha Peternakan dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dengan persyaratan lengkap diterima DPMPTSP dengan rincian waktu layanan sebagai berikut :

1. Proses Penilaian/evaluasi dokumen administrasi dan pencetakan dokumen izin pada DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
2. Proses Penilaian/evaluasi teknis dan penerbitan rekomendasi Tim Teknis paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Gratis

Izin Usaha Peternakan

1. Pengaduan Langsung kepada Petugas Pengaduan
2. Pengaduan melalui Telepon ke call center 081356442244
3. Pengaduan melalui aplikasi Android “SITAMPAN” dengan cara :

1. 1. Download di playstore
   2. Pilih “Pengaduan Perizinan”
   3. Install
2. Pengaduan melalui website www.pmptsp.pinrangkab.go.id
3. Melalui E-Mail : pengaduan.pmptsp@gmail.com
4. Kotak Saran dan Pengaduan