1. Surat Permohonan ditanda tangani oleh Direksi / Pimpinan Perusahaan bermaterai cukup dan Stempel Perusahaan
2. Rekaman perizinan berupa izin prinsip/izin usaha/izin kementerian/lembaga/dinas terkait yang telah dimiliki
3. Rekaman akta pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari menteri hukum dan ham, dan perubahannya (apabila ada)
4. NPWP Perusahaan
5. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan
6. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri
7. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek
8. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)
9. Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki amdal atau ukl-upl
10. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha : a. Jasa Perdagangan; b. Bidang usaha lainnya bila diperlukan
11. Lkpm periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari ptsp pusat di bkpm/bpmptsp provinsi/ kabupaten/kota
12. Rekomendasi dari kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
13. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan
14. Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti penyetoran biaya retribusi

• 6 hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

Dokumen Izin

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id