1. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
2. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
3. lampiran khusus 1A-8A;
4. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
5. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh AkuntanPublik;
6. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
7. surat kuasa khusus;
8. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Bukti Penerimaan Surat (BPS)