1. induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770;
2. lampiran 1770-I s.d. 1770-IV;
3. bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan;
4. neraca dan laporan laba rugi (pembukuan);
5. rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma);
6. daftar pembayaran PPh Pasal 25 dari gerai (Wajib Pajak PengusahaTertentu);
7. penghitungan peredaran bruto dan pembayaran final PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
8. bukti potong sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan luar negeri;
9. daftar nominatif biaya infotainment;
10. penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
11. penghitungan kompensasi kerugian;
12. penghitungan PPh terutang (PH/MT);
13. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
14. bukti potong 1721-A1/A2;
15. surat kuasa khusus;
16. surat keterangan kematian.

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bukti Penerimaan Surat (BPS)