1. Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
2. Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut OlehBendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03);
3. Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut Oleh SelainBendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pengecualian dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.

Tidak dipungut biaya

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200