1. a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b. Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
3. c. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
4. d. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
5. e. dalam hal SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy), harus dilampiri dengan dokumen dan/ atau keterangan sebagai berikut: 1) Bukti Pemotongan; 2) SSP atau BPN, dalam hal PPh yang seharusnya dibayar dilunasi dengan seotran ke Kas Negara; 3) Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan; 4) Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Pemotong Pajak; 5) fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, dalam hal PPh Pasal 23 dibebaskan pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas; 6) fotokopi Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
6. f. dalam hal SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik, harus dilampiri dengan hasil pemindaian (scan) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Portable Documen Format (PDF), dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diunggah (upload) dalam Aplikasi e-Bupot 23/26.

Bukti Penerimaan Surat (BPS)