Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
Penghapusan NPWP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
1. Surat Pemberitahuan Penetapan WP NE secara pelayanan jabatan; 2. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau 3. Surat Penolakan Penghapusan NPWP
Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak atau Surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
Penundaan Pembayaran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak
Pengangsuran Pembayaran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keputusan persetujuan angsuran pajak atau Surat Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Produk pelayanan Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan - penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB).
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
1. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 2. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
1. Pengembalian Permohonan pembetulan (Lampiran II PMK-11/PMK.03/2013); 2. Surat Keputusan Pembetulan (Lampiran III-V PMK- 11 /PMK.03/2013).
Pencabutan Keberatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Jawaban terhadap permohonan Pencabutan pelayanan Keberatan.
Surat Keterangan Domisili SPDN
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
1. SKD SPDN; atau 2. Surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.
Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
Surat Keterangan Fiskal
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
1. Surat Keterangan Fiskal; 2. Surat Penolakan Surat Keterangan Fiskal
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
1. Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Lampiran huruf B 39/PMK.03/2018); dan 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. (Lampiran huruf C PMK-39/PMK.03/2018).
Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin
Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
Maklumat Pelayanan
