• Persyaratan Pelayanan:

  1. Surat permohonan ijin operasional penyelenggaraan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) dari pengurus/ pengelola ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul disertai Proposal

• Dalam hal pengajuan izin operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum
  2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)
  3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  4. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus
  5. Kesiapan pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan
  6. Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran
  7. Tersedia tenaga kependidikan paling sedikit meliputi penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi
  8. Tersedia sarana dan prasarana belajar
  9. Tersedia santri/peserta didik
  10. Memiliki rencana pembiayaan Pendidikan
  11. Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran
  12. Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dibuktikan dengan surat pernyataan

1. Pemohon datang langsung ke PTSP untuk memasukkan surat permohonan ijin penyelenggaraan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah) dilengkapi dengan Proposal lengkap
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan dari pemohon dan meneliti jenis dan juga kelengkapan berkas
3. Petugas PTSP mencatat surat masuk pada buku agenda dan memasukkan pada apllikasi e-dispo untuk proses selanjutnya
4. Pimpinan/ pejabat menindaklanjuti surat dari e-dispo dengan memeriksa proposal dan kelengkapannya selanjutnya memerintahkan/ menunjuk petugas/ pelaksana untuk melaksanakan verifikasi dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring
5. Petugas/ pelaksana melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan verifikasi berkas surat permohonan ijin penyelenggaraan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) berikut proposalnya dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring ke lokasi Pondok Pesantren yang bersangkutan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan
6. Dari hasil verifikasi dan visitasi/ monitoring selanjutnya diputuskan bagi Pondok Pesantren yang memenuhi kriteria/persyaratan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul akan menerbitkan Surat Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan
7. Petugas/ pelaksana mengkonsep Surat Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah selanjutnya memintakan pengesahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
8. Petugas/ pelaksana mencatat ke dalam buku agenda surat keluar serta menduplikasikannya sebagai arsip
9. Petugas/ pelaksana menyerahkan Surat Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ke petugas PTSP
10. PTSP menghubungi pengurus/ pengelola Pondok Pesantren untuk mengambil Surat Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk digunakan proses selanjutnya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta

8 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS)