• Untuk Pengusaha orang pribadi:

  1. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP;
  2. Bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

• Untuk Pengusaha Warisan Belum Terbagi berupa dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Pengusaha Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut:

  1. Fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris;
  2. Fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
  3. Fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.

• Untuk Pengusaha Badan dengan status pusat:

  1. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya (bagi Badan dalam negeri); atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi bentuk usaha tetap); dan
  2. Dokumen identitas diri seluruh pengurus, meliputi: fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP (bagi Warga Negara Indonesia); atau fotokopi paspor, dan fotokopi Kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (bagi Warga Negara Asing).

• Untuk Pengusaha Badan dengan status cabang:

  1. Surat keterangan sebagai cabang bagi Badan atau Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; dan
  2. Dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap, meliputi: fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP (bagi Warga Negara Indonesia); atau fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (bagi Warga Negara Asing).

• Untuk Pengusaha Badan dengan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation):

  1. Fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
  2. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan
  3. Dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: Fotokopi KTP dan Kartu NPWP (bagi Warga Negara Indonesia) atau Fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (bagi Warga Negara Asing).

• Untuk Instansi Pemerintah:

  1. Fotokopi dokumen penunjukan sebagai: a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah;atau c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
  2. Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa;
  3. Fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
  4. Fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

• Layanan ini diberikan kepada:

  1. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

• Pihak yang mengajukan permohonan:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
  2. Ahli waris untuk warisan yang belum terbagi;
  3. Pengurus atau Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan;
  4. Kepala Instansi Pemerintah pengguna anggaran, atau melaksanakan fungsi tata usaha Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau Kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pegelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

• Cara Pengajuan Permohonan pengukuhan PKP secara elektronik dilakukan dengan:

  1. Mengisi dan menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
  2. Mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

• Permohonan pengukuhan PKP secara tertulis dilakukan oleh Pengusaha dengan:

  1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
  2. Melampirkan dokumen yang disyaratkan.

• Permohonan tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha Pengusaha dengan:

  1. Secara langsung;
  2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

• Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diberikan sepanjang Pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Untuk Pengusaha orang pribadi atau Warisan Belum Terbagi: telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang Pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  2. Untuk Pengusaha Badan dengan status pusat: telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha memenuhi ketentuan.
  3. Untuk Pengusaha Badan dengan status cabang: Pengusaha Badan dengan status pusat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak; dan pimpinan cabang memenuhi ketentuan.
  4. Untuk Pengusaha Badan dengan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation): seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan; seluruh anggota Kerja Sama Operasi (JointOperation) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan seluruh pengurus atau penanggung jawab Kerja Sama Operasi (Joint Operation) memenuhi ketentuan.
  5. Untuk Instansi Pemerintah: tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

• Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan:

  1. Formulir Pengukuhan PKP;
  2. Formulir Lampiran Identitas Wakil, Pengusaha, atau Pejabat.

Berdasarkan penelitian administrasi Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan, berupa: 

1. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen dan/ atau ketentuan; atau 

2. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen, dan/ atau ketentuan.

Tidak dipungut biaya

Surat Pengukuhan PKP; atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.