1. Surat permohonan;
2. penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit memuat: a. peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak; b. biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; c. perkiraan Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam satu tahun pajak; d. Pajak Penghasilan yang telah dipotong/ dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; e. perkiraan Pajak Penghasilan yang akan dipotong/ dipungut dan/ atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, PPh Pasal 22 impor/PPh Pasal 23.
2. Pihak yang mengajukan permohonan: 1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena: a. mengalami kerugian fiskal; b. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, atau 2. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final.
3. Cara pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Syarat/kriteria pengajuan permohonan: 1. Satu permohonan diajukan untuk setiap jenis pemotongan dan/ atau pemungutan; 2. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan.
4. Contoh formulir dan lampiran yang digunakan: Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan sesuai Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1/PJ/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER - 21 / PJ / 2014.

Paling lama 5 (lima) hari sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terlewatinya jangka waktu terse but.

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

Segalajenis pengaduan layanan dapat disampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui saluran resmi pengaduan:

 1. Telepon: 1500200 

 2. Faksimile: (021) 5251245

 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 

 4. Twitter: @kring_pajak

 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan..pajak.go.id

  6. Chat pajak: www.pajak.go.id 

 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya