1. Permohonan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A PMK-39 / PMK. 03/2018.

1. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu: 1. secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); dan 2. melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir atau melalui cara lain. paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
2. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT; 2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik a tau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dan 4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. berlaku untuk Wajib Pajak baik berstatus pusat maupun cabang atas seluruh jenis pajak.

paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan diterima.

Tidak dipungut biaya

1. Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu; (Lampiran huruf B PMK-39/PMK.03/2018) dan 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Pen eta pan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. (Lampiran huruf C PMK-39/PMK.03/2018)

Segala jerus pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 

 1. Telepon: 1500200 

 2. Faksimile: (021) 5251245

 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

 4. Twitter: @kring_pajak

 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www. pengaduan.pajak.go.id

 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 

 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya