1. Surat Pengantar dari OPD yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Salinan sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
3. Salinan sah SK Jabatan Fungsional terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
4. Salinan sah Penetapan Angka Kredit terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
5. Salinan sah SK jabatan pelaksana/pengawas/administrator/JPT sebanyak 1 (satu) dokumen.

1. Pemohon menyetorkan usulan pemberhentian karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional ke BKPSDM Cq Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
2. Petugas layanan melakukan penerimaan berkas sekaligus melakukan verifikasi berkas usulan;
3. Pemohon akan menerima informasi secara lisan dari petugas layanan jika terdapat kekurangan berkas;
4. Jika berkas lengkap dan benar, maka petugas layanan meneruskan ke pemroses pemberhentian jabatan fungsional;
5. Selanjutnya pemroses pemberhentian jabatan fungsional menindaklanjuti usulan pemberhentian jabatan fungsional untuk dibuatkan Surat Keputusan;
6. Selanjutnya draft surat keputusan pemberhentian jabatan fungsional diteruskan ke Kepala Bidang, Kepala Badan, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah untuk diparaf (melalui aplikasi tte);
7. Selanjutnya surat keputusan pemberhentian jabatan fungsional diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani (melalui aplikasi tte);
8. Pemohon akan menerima informasi dari petugas layanan jika SK pemberhentian Jabatan Fungsional selesai;
9. Staf menyerahkan Surat Keputusan yang telah ditanda tangani kepada pemohon.

3 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

SK Pengusulan Pemberhentian dari jabatan fungsional karena ditugaskan secara penuh dalam jabatan pelaksana/pengawas/administrator/ JPT