1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
2. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun, diperpanjang 1 (satu) tahun
3. Selama menjalani cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS;
4. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya;
5. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan;
6. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuaan BKN
7. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan Negara;
8. Permohonan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana yang dimaksud dapat ditolak;
9. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
10. Melengkapi Administrasi berupa Surat permohonan Cuti di luar tanggungan Negara dari PNS yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) rangkap, Surat Rekomendasi dari Pimpinan OPD PNS yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) rangkap, Foto Copy sah SK Pengangkatan Pertama (80%) sebanyak 2 (dua) rangkap, Foto Copy sah SK PNS (100%) sebanyak 2 (dua) rangkap, Foto Copy sah SK PNS Pangkat Terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap, Foto Copy sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap, Foto Copy sah Kartu Pegawai sebanyak 2 (dua) rangkap.

1. Pemohon menyetorkan berkas administrasi ke BKPSDM di bagian umum dan kepegawaian;
2. Petugas layanan akan meneruskan untuk selanjutnya disposisi oleh Kepala Badan;
3. Setelah disposisi Petugas layanan melanjutkan ke bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan untuk diketahui oleh kepala bidang;
4. Selanjutnya akan di proses oleh petugas layanan bagian disiplin;
5. Verifikasi berkas usulan cuti diluar tanggungan negara;
6. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan di kirim ke Kantor Regional IV BKN Makassar untuk mendapatkan nota persetujuan dari kepala BKN;
7. Berdasarkan Nota Persetujuan kepala BKN dibuat SK Bupati Persetujuan Cuti Diluar Tanggungan Negara/ CLTN oleh petugas pelayanan bagian disiplin BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Setelah SK disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati selanjutnya di serahkan kepada PNS yang bersangkutan

1 Bulan

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Bupati tentang Izin Cuti diluar tanggungan negara

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

http://pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id

3.  Whatsapp melalui No. tlp :

081342127284 (Normayana)

081343295040 (Ragil)