1. Surat pengantar dari kepala OPD yang ditanda tangani oleh kepala OPD sebanyak1 rangkap;
2. Surat pengaduan (apabila ada laporan) 1 rangkap;
3. Print out daftar kehadiran (jika berkaitan tentang absensi pegawai) 1 rangkap;
4. Surat Penahanan Kepolisian/Kejaksaan (untuk pemberhentian sementara) 1 rangkap;
5. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 1 rangkap (bagi PNS yang dijatuhi pidana umum dan pidana kejahatan jabatan);

1. Pemohon/OPD menyetorkan berkas ke BKPSDM di bagian umum dan kepegawaian;
2. Petugas layanan akan meneruskan untuk selanjutnya disposisi oleh Kepala Badan;
3. Setelah disposisi Petugas layanan melanjutkan ke bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan untuk diketahui oleh kepala bidang;
4. Selanjutnya akan di proses oleh petugas administrasi bagian disiplin;
5. Surat panggilan I, surat pemanggilan II (jika tidak dihadiri oleh yang terduga melakukan pelanggaran disiplin saat panggilan I);
6. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disimpulkan apakah pelanggaran yang dilakukan terbukti/tidak terbukti dan ditentukan sanksi disiplin yang dijatuhkan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7. Menyediakan konsep Surat Keputusan Hukuman Disiplin untuk ditandatangani Bupati;
8. Konsep surat keputusan di koreksi bagian hukum;
9. Penomoran Surat Keputusan di bagian hukum;
10. Upload ke TTE diparaf oleh kepala bidang, kepala badan, asisten administrasi umum, sekretaris daerah;
11. Penandatangan TTE oleh Bupati;
12. Setelah TTE, diamplopkan sesuai dengan banyaknya tembusan;
13. Menyerahkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin.

3 Minggu

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Hukuman Disiplin

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Pengaduan yang disediakan oleh BKPSDM melalaui website http://pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id

2.    Dapat disampaikan secara langsung

3.Kontak HP/WA 0813-4212-7284