1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB;
2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

• Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan denda administrasi PBB karena:

  1. kealpaan Wajib Pajak;
  2. bukan kesalahan Wajib Pajak;
  3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada: a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan; c. terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau d. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

• Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara:

  1. langsung;
  2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
  3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

• Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

  1. 1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB;
  2. permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan;
  4. Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB;
  5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.  Telepon: 1500200
2.  Faksimile: (021) 5251245
3.  Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4.  Twitter: @kring_pajak
5.  Website: www.lapor.go.id; www. wise .kemenkeu. go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6.  Chat pajak: www.pajak.go.id
7.  Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya