1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin Impor Sementara melalui portal DJBC atau Portal INSW.
2. Permohonan paling sedikit memuat : a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai barang impor sementara; b. Pelabuhan tempat pemasukan; c. Lokasi penggunaan barang; d. Lokasi tempat khusus, dalam hal barang impor sementara dipergunakan untuk tujuan pameran, seminar, konferensi atau kegiatan semacam itu; e. Tujuan penggunaan barang impor sementara; dan f. Jangka waktu impor sementara.
3. Dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut: a. Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, seperti invoice, purchase order, surat Uraian pemilik barang, atau dokumen sejenis lainnya b. Dokumen yang menjelaskan tentang spesifikasi dan/atau identitas barang, seperti katalog, brosur, foto barang, Material Safety Data Sheet (MSDS), Ship Particular, atau dokumen sejenis lainnya c. Dokumen yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu impor sementara seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen sejenis lainnya. d. Dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, antara lain berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement), surat pernyataan atau dokumen sejenis lainnya, e. Dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon Izin Impor Sementara, seperti NPWP, Surat Izin Usaha, API, Paspor atau dokumen sejenis lainnya f. Surat kuasa dalam hal tidak diajukan oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon, dan g. Surat Uraian yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean yang diterbitkan oleh DJP dalam hal impor sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean apabila ada
4. Dalam hal SKP mengalami gangguan permohonan disampaikan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, MPDE atau melalui Surat Elektronik

1. Pemohon menyampaikan permohonan melalui SKP (Portal DJBC atau Portal INSW).
2. SKP meneruskan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan.
4. dalam hal sesuai,Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: a. menetapkan jangka waktu impor sementara, b. melakukan pengelompokan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang impor sementara berdasarkan tujuan penggunaan c. melakukan penetapan klasifikasi dan perhitungan BM dan PDRI d. memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara.
5. dalam hal tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
6. Pemohon menerima Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan melalui Portal Pengguna Jasa Importir

Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara atau surat penolakan

Tidak dipungut biaya

Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara atau Surat Penolakan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui email kppbc.sorong@kemenkeu.go.id, saluran telepon ke (0951)- 321612, atau Whatsapp  pada nomor 0811 4850 3131 . 

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Sorong.