1. Surat Pengantar dari OPD yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah
2. Salinan sah SK kenaikan pangkat terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen
3. Salinan sah SK jabatan fungsional terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen
4. Salinan sah penetapan angka kredit sebanyak 1 (satu) dokumen
5. Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 1 (satu) dokumen

1. Pemohon menyetorkan usulan pemberhentian karena dikenakan hukuman disiplin ke BKPSDM cq Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
2. Petugas layanan melakukan penerimaan berkas sekaligus melakukan verifikasi berkas usulan;
3. Pemohon akan menerima informasi secara lisan dari petugas layanan jika terdapat kekurangan berkas:
4. Jika berkas lengkap dan benar, maka petugas layanan meneruskan ke pemroses pemberhentian jabatan fungsional;
5. Selanjutnya pemroses pemberhentian jabatan fungsional menindaklanjuti usulan pemberhentian jabatan fungsional untuk dibuatkan Surat Keputusan;
6. Selanjutnya draft surat keputusan pemberhentian jabatan fungsional diteruskan ke Kepala Bidang, Kepala Badan, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah untuk diparaf (melalui aplikasi tte);
7. Selanjutnya surat keputusan pemberhentian jabatan fungsional diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani;
8. Pemohon akan menerima informasi dari petugas layanan jika SK pemberhentian Jabatan Fungsional selesai;
9. Staf menyerahkan Surat Keputusan yang telah ditanda tangani kepada pemohon.

3 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

SK Pemberhentian Karena Dikenakan Hukuman Disiplin

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui :

1. Petugas pelayanan / pegawai di ruang kerja Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan
2. Hotline pengaduan BKPSDM melalui : http://pengaduan.bkd.kepulauanselayar.go.id 

3. SMS / WA melalui nomor telepon 085255564461 (Syafaruddin)