Permohonan Informasi Publik

  1. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi Publik
  2. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Perorangan: KTP, KK, SIM, atau PASPOR)
  3. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Berbadan Hukum: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Dasar Hukum Pendirian) Badan Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM)
  4. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kelompok: Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)
  5. Mengisi dan melampirkan Formulir Permohonan Informasi Publik:

  1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi dan dilampiri persyaratan kelengkapannya yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan secara langsung melalui ruang Layanan Publik atau melalui email: bbpjnsulsel@pu.go.id.
  2. Sekretariat PPID BBPJN Sulawesi Selatan akan melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan permohonan.
  3. Jika berkas lengkap, maka Sekretariat PPID BBPJN Sulawesi Selatan akan memberikan tanda terima permohonan informasi.
  4. Sekretariat PPID BBPJN Sulawesi Selatan akan melanjutkan proses validasi permohonan informasi dan meneruskan permintaan informasi kepada Tim Pelaksana Unit Pelayanan Informasi Publik BBPJN Sulawesi Selatan.
  5. Tim Pelaksana Unit Pelayanan Informasi Publik BBPJN Sulawesi Selatan akan menyiapkan draft jawaban tanggapan permohonan informasi dan meneruskannya kepada Sekretariat PPID BBPJN Sulawesi Selatan.
  6. Sekretariat PPID BBPJN Sulawesi Selatan menerima draft jawaban atau tanggapan dari Tim Pelaksana.
  7. Sekretariat PPID BBPJN Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban/ tanggapan permohonan informasi yang telah disetujui kepada pemohon
  8. Pemohon menerima jawaban/tanggapan permohonan informasi dan memberikan umpan balik dengan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik:

  • Pasal 22 (ayat 3) PPID akan menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi publik secara lengkap.
  • Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pasal 35 (Ayat 1) Pemohon Informasi Publik tidak dibebankan biaya layanan kecuali untuk informasi yang telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.


Informasi Layanan Publik

Keluhan dan Saran/Masukan dapat disampaikan melalui:


Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store
Unduh

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Permohonan Informasi Publik"