1. Akte Notaris Yayasan
2. Susunan Pengurus Yayasan
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan
5. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
6. Data siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
7. Data guru dengan melampirkan ijazah
8. Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah
9. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, WC dan seterusnya
10. Data inventaris sekolah
11. Data pendukung yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
12. Data sekolah atau sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
13. Surat persetujuan dari lembaga sekitar
14. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
15. Denah sekolah
16. Peta pendidikan kecamatan
17. Surat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah
18. Surat pernyataan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah
19. Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh kepala sekolah
20. Foto dan Titik Lokasi Tempat Praktik
21. Bukti Dana Simpanan di Bank Pemerintah
22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah/Lembaga untuk TK/TKLB

1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk memperoleh Surat Izin dengan cara mengakses laman SIPENTOL (perizinan.nganjukkab.go.id);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Izin apabila semua persyaratan sudah terpenuhi
3. Pelaku usaha melengkapi dan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem SIPENTOL
4. Dinas Teknis menindaklanjuti permohonan pemenuhan dengan melaksanakan verifikasi dan membuat berita acara pemeriksaan / rekomendasi
5. Surat keterangan / Rekomendasi memuat disetujui atau ditolaknya permohonan pemenuhan persyaratan untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ditindaklanjuti.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan hasil Surat keterangan / Berita Acara / Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan perizinan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya hasil Surat keterangan / Rekomendasi.
8. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
9. Terpadu Satu Pintu memberikan penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan, maka proses perizinan dinyatakan batal.

2 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.     Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:

a.    Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;

b.    Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;

c.     Form Pengaduan online pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id

d.    Call Center : ( 0358 ) 323209

e.    Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

f.      Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmptsp.nganjukkab.go.id

g.  Surat korespondensi

h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id