• Persyaratan Administrasi

  1. Surat Penanggung Jawab Kegiatan; Akte Pendirian Perusahaan; NPWP; Izin usaha pokok dari instasi yang berwenang.

• Persyaratan Teknis

  1. Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; Peta Batimetri yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi; hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; Traffick kapal, berisi jumlah kunjungan kapal; Dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; Peta koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya; Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan; Rancangan DLKr/DLKP.

• Berita acara verifikasi lapangan.

  1. -

• Mekanisme Prosedur

  1. Menerima surat permohonan dari pemohon penetuan daerah labuh; Menerima dan memeriksa permohonan serta membuat konsep rencana kegiatan dan rapat teknis; Melaksanakan rapat teknis dengan melibatkan Kepala Bidang, kasie, surveyor dan pemohon; Melakukan survey lapangan, membuat berita acara,dan menyusun draft penerbitan permohonan rekomendasi teknis; Kabid dan kasie memberikan persetujuan; Mengarsipkan serta mendistribusikan berkas layanan (rekomendasi teknis)

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Teknis Penentuan Daerah Labuh Di Lingkungan Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak

Telp : 0561-881116/ 886275