1. Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara e-Pengadaan Langsung dari Perangkat Daerah dilampiri
2. a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis, HPS (Input SPSE), RAB, Gambar, Rancangan Kontrak dan softcopy file-file tersebut diupload pada SPSE
3. b. Fotocopy Dokumen Anggaran Belanja (RLA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
4. c. Fotocopy Dokumen RUP terverifikasi Kabag PBJ;
5. d. Surat Keputusan Penunjukan PPK dari Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran);
6. e. Untuk pekerjaan jasa konstruksi dilampiri Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tentang status tanah tidak bermasalah

Waktu persiapan dan pelaksanaan e-Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan sesuai tahapan pemilihan, sebagai berikut:

1)  Reviu Dokumen Persiapan e-Pengadaan Langsung : disesuaikan dengan kebutuhan, setelah pejabat pengadaan menerima SK Pejabat Pengadaan.

2)  Persiapan e-Pengadaan Langsung : tindak lanjut hasil reviu dokumen persiapan e-Pengadaan Langsung antara PPK dan Pejabat Pengadaan, disesuaikan dengan kebutuhan.

3)  Pengumuman dan pengunduhan dokumen e-Pengadaan Langsung : disesuaikan dengan kebutuhan, dimulai sejak hari pertama pengumuman e-Pengadaan Langsung sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran.

4)  Penyampaian Dokumen Penawaran : disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

5)  Pembukaan Dokumen Penawaran : setelah masa penyampaian Dokumen penawaran berakhir pada hari kerja dan jam kerja.

6)  Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis dan Harga : disesuaikan dengan kebutuhan.

7)  Verifikasi dan Negosiasi Kepada Calon Pemenang : disesuaikan dengan kebutuhan.

8)  Penetapan Pemenang dan Pengumuman : disesuaikan dengan kebutuhan, setelah Verifikasi dan Negosiasi

Tidak dipungut biaya

Pemenang e-Pengadaan Langsung Barang/Jasa.

Ø  Media :

 Pemohon dapat menyampaikan saran/pengaduan melalui Surat Tertulis kepada :

 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung

Ø  Mekanisme :

a.    Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas front office;

b.    Petugas front office menyampaikan aduan kepada Kasubbag PBJ;

c. Kasubbag PBJ mempelajari aduan, Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kasubbag PBJ, maka diselesaikan di tingkat Kabag PBJ; dan

d.   Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kabag PBJ maka diselesaikan di tingkat Komite Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.