1. Permohonan ijin kuasa insidentil,
2. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan/atasan
3. KTP Pemberi dan Penerima Kuasa
4. Kartu Keluarga Pemohon

• Surat Ijin Kuasa Insidentil

  1. Petugas PTSP menerima berkas surat permohonan ijin kuasa insidentil
  2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf
  3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat konsep surat ijin kuasa insidentil
  4. Panmud Hukum memeriksa konsep surat ijin kuasa insidentil dan pemberi paraf
  5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil
  6. KPN menandatangani surat ijijn kuasa insidentil
  7. Panmud Hukum mencatat surat ijin kuasa insidentil kedalam buku register pemberian ijin kuasa insidentil
  8. Staf Kepaniteraan Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  9. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon
  10. Staf Hukum mengarsipkan berkas permohonakn surat ijin kuasa insidentil dan salinan surat ijin insidentil

2 (dua) jam, 10 menit

Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Register Surat Ijin Kuasa Insidentil

1.      Kotak Saran

2.      Website : pn-muaro.go.id

3.      Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

4.      Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)

5.      Email : pnmuaro@gmail.com

6.      Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_dashboard