1. a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Profil usaha dan/atau kegiatan;
3. c. Telah mendapatkan Izin Lingkungan dengan Komitmen;
4. d. Rencana usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan;
5. e. Kesesuaian tata ruang (PKKPR);
6. f. Bukti formal kegiatan secara prinsip usaha dan/atau kegiatan bisa dilakukan dari dinas terkait atau Rekomendasi Teknis);
7. g. Sosialisasi warga masyarakat terdampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. h. Surat permohonan pemeriksaan dokumen dan penerbitan Persetujuan PKPLH;
9. i. Dokumen UKL-UPL.

1. a. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL;
2. b. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi Dokumen UKL-UPL;
3. c. Pemeriksaan substansi UKL-UPL;
4. d. Penerbitan Persetujuan PKPLH sebagai Pemenuhan Komitmen.

a.   Formulir UKL-UPL diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah melakukan pendaftaran dan pengisian di OSS;

b.   Rapat pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi dan substansi;

c.    Jika pada rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, maka pelaku usaha wajib menyampaikan perbaikan formulir UKL-UPL kepada instansi lingkungan hidup paling lama 5 (lima) hari kerja;

Tidak dipungut biaya

SK Persetujuan PKPLH

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

a.    Surat aduan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten,

(Sp4n Lapor)