1. a. Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Pengawasan Kearsipan;
2. b. Surat Tugas Kepala Dinas;
3. c. Lembar Koordinasi/Konsultasi

1. a. Pejabat Struktural yang membidangi Kearsipan dan/atau Pejabat Fungsional Arsiparis mendatangi Perangkat Daerah dalam hal ini DKPD untuk menyampaikan maksud dan tujuan; b. Arsiparis DKPD melakukan pendampingan/fasilitasi akan tindakan pengawasan kearsipan sesuai dengan standar, kaidah dan norma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal : 1) mempersiapkan instrumen pengawasan; 2) memberikan bimbingan teknis tentang materi pengawasan kearsipan internal; 3) melakukan verifikasi lapangan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan; 4) melakukan pengolahan data hasil verifikasi; 5) menyusun Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS); 6) menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan 7) melakukan evaluasi pelaksanaan audit kearsipan internal.

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Menyajikan informasi dan/atau layanan terkait penerapan/pengawasan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI).

a.       pengaduan dapat disampaikan secara   langsung dalam bentuk lisan melalui tatap muka maupun telepon ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah melalui Nomor Telpon +62-895323200122

b.      pengaduan   secara   tidak   langsung    dapat dilakukan melalui :

       1)  Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Up. Kepala Bidang Kearsipan dengan alamat Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 23, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat – 78812, dan Surat Elektronik ke alamat email arda@ketapangkab.go.id