1. BMD yang dari awal pengadaan sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan pemerintah daerah
2. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD

1. BUMN/BUMD mengajukan usulan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD kepada Pengelola Barang
2. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk menilai tanah/bangunan atau Tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk objek selain tanah/bangunan
3. Pengelola barang menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota
4. Walikota membentuk Tim Penelitian untuk mengkaji terkait rencana Penyertaan Modal
5. Calon penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah
6. Tim menyampaikan hasil kajian beserta surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Walikota
7. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD kepada Walikota
8. Walikota mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD bila memerlukan persetujuan DPRD
9. Walikota menetapkan Keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal
10. Pengelola Barang menyiapkan Ranperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD
11. Penyampaian Ranperda kepada DPRD untuk dilakukan Pembahasan bersama dan selanjutnya penetapan Ranperda menjadi Perda tentang Penyertaan Modal
12. Walikota menetapkan Perwali Penyertaan Modal
13. Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah
14. Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

4 Bulan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Penyertaan Modal, Peraturan Walikota Denpasar tentang Penyertaan Modal

Melalui Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online),

Melalui  telepon : (0361) 9077878,

Melalui website  : https://bpkad.denpasarkota.go.id,

Melalui email: bpkad.dps@gmail.com