• pihak narapidana

  1. - Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan; - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Syarat tambahan - Daftar Perubahan- Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain - Surat Keterangan Dokter - Daftar Register “F” - Litmas Asal dan Tujuan - Keputusan TPP Lapas dan Kanwil - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

• Petugas

  1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan). - Kepala Lapas meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat. - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.

-     Untuk permohonan yang

diajukan di Lapas, paling

lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

-     Untuk permohonan yang

diteruskan kepada Kanwil,

paling

- Untuk di Ditjen Pas, paling

lama 30 hari kerja sejak

Tidak dipungut biaya

Surat pesetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan narapidana Atas Permintaan Sendiri

-       Publik menyampaikan pengaduan

melalui sarana yang disediakan UPT

Lapas;

-       Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

-       Pejabat yang terkait dengan

pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Laman: lapaspontianak.kemenkumham.go.id Youtube: HUMAS LAPAS KELAS IIA PONTIANAK

Instagram: @lapaspontianak Twitter: lapaskelas2aptk

Fb: Lembaga Pemasyarakatan Pontianak

Nomor Pengaduan: 082157982786

-       Email: