• - Persyaratan Substantif

  1. • telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; • berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; • apabila penahanan terputus, berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas. • Lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) Bulan.

• - Persyaratan Administratif

  1. • petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; • laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; • laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; • surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadapNarapidana yang bersangkutan; • salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; • surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; • surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa; - bagi Narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen • Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan • menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/ konsulat • Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); • Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.

• Petugas

  1. - Petugas mendata Narapidana yang diusulkan CMB; - Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian CMB dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usulan CMB bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; - Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian CMB kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Berkas usulan CMB di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan CMB dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; - Hasil perbaikan usulan pemberian CMB disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; - Petugas harus mencetak salinan keputusan CMB yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Petugas memeriksa salinan keputusan CMB; - Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan CMB disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

• Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

  1. - Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian CMB; - Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan CMB kepada Kepala Kantor Wilayah; - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan CMB kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Petugas mencetak tembusan salinan keputusan CMB yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Petugas memeriksa salinan keputusan CMB; - Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan CMB disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

• Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

  1. - Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian CMB; - Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan CMB dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian CMB; - Petugas berdasarkan penetapan keputusan CMB dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

7 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen PAS atas nama Menteri Hukum dan HAM

-       Publik menyampaikan pengaduan

melalui sarana yang disediakan UPT

Lapas;

-       Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

-       Pejabat yang terkait dengan

pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Laman: lapaspontianak.kemenkumham.go.id Youtube: HUMAS LAPAS KELAS IIA PONTIANAK

Instagram: @lapaspontianak Twitter: lapaskelas2aptk

Fb: Lembaga Pemasyarakatan Pontianak

Nomor Pengaduan: 082157982786