• - Persyaratan Substantif:

  1. •telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; • apabila penahanan terputus, berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas. • telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; • bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : - kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau - tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

• - Persyaratan Administratif:

  1. • petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; • laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; • laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; • surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentangrencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan; • salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; • surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; • surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa; - bagi Narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen • Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan • menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/ konsulat • Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); • Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia. - salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing

• Petugas

  1. - Petugas mendata Narapidana yang diusulkan Pembebasan Bersyarat; - Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen; - TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; - Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Berkas usulan Pembebasan Bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; - Hasil perbaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; - Petugas harus mencetak salinan keputusan Pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Petugas memeriksa salinan keputusan Pembebasan bersyarat; - Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

• Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

  1. - Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Pembebasan bersyarat; - Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; - Petugas memeriksa salinan keputusan Pembebasan bersyarat; - Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

• Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

  1. - Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Pembebasan bersyarat; - Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Pembebasan bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan bersyarat; - Petugas berdasarkan penetapan keputusan Pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen PAS atas nama Menteri Hukum dan HAM

-    Publik menyampaikan pengaduan

melalui sarana yang disediakan UPT

Lapas;

-    Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

-    Pejabat yang terkait dengan

pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Laman: lapaspontianak.kemenkumham.go.id Youtube: HUMAS LAPAS KELAS IIA PONTIANAK

Instagram: @lapaspontianak Twitter: lapaskelas2aptk

Fb: Lembaga Pemasyarakatan Pontianak