1. FC. KTP Pemohon;
2. Gambar materi;
3. Denah Lokasi Pemasangan;
4. FC.SIUP (bagi usahanya berlokasi di Kab. Klaten);
5. Surat pernyataan / persetujuan dari pemilik tanah apabila menempati tanah selain tanah milik pemerintah Daerah Kab. Klaten;
6. Gambar Konstruksi;
7. RAB konstruksi;
8. Surat pernyataan asuransi;

1. Pemohon mengisi formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame;
2. Permohonan lengkap diberi tanda terima;
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan pemohon untuk dilengkapi dan dijelaskan kekurangannya;
4. Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam BAP
5. Rapat tim teknis pelayanan perizinan terpadu, bila Tim memutuskan untuk menyetujui izin maka dibuatkan SK, bila Tim memutuskan menolak permohonan izin maka dibuat surat penolakan beserta alasannya;
6. Petugas membuat surat pengantar ke BPKAD untuk dibuatkan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kemudian pemohon melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Bank Jateng
7. Pemohon menyerahkan tembusan Surat Tanda Setoran (STS) ke DPMPTSP
8. Pencetakan SK oleh Back Office
9. SK disampaikan kepada Sub Koordinator & Koordinator Perizinan kemudian Sekretaris untuk dimohonkan tanda tangan Ka DPMPTSP
10. Penandatanganan SK oleh Ka DPMPTSP
11. Setelah SK turun, penyerahan SK oleh Front Office
12. Pemohon diharuskan memeriksa SK yang diterima, jika SK sudah benar Pemohon menandatangani buku agenda penyerahan SK, jika SK ada kesalahan segera dikembalikan untuk diperbaiki

6 Hari

Izin Penyelenggaraan Reklame