1. Surat Pengantar Perangkat Daerah;
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali);
3. Fotocopy sah SK pengangkatan CPNS (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali);
4. Fotocopy sah SK pengangkatan PNS (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali);
5. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
6. Fotocopy sah SKP 2 (dua) tahun terakhir;
7. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) oleh pejabat berwenang;
8. Fotocopy sah SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi JF;
9. Asli PAK dasar pengangkatan dalam jabatan bagi JF;
10. Fotocopy sah sertifikat diklat dasar sesuai jenjang bagi JF jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
11. Fotocopy sah sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
12. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi JF yang alih jenjang dari Terampil ke Ahli;
13. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF serta fotocopy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian DUPAK yang disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya;
14. Fotocopy sah SK pembagian jam mengajar 1 (satu) tahun terakhir bagi JF guru dan PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru;
15. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki bagi selain JF;
16. Fotocopy sah uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain JF;
17. Fotocopy sah SK Izin Belajar oleh pejabat berwenang;
18. Fotocopy sah ijazah dan transkip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
19. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru;
20. Fotocopy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi;
21. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung;

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan kenaikan pangkat menyiapkan surat usulan yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari PD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Sekretariat BKPP untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Subkoordinator Bidang PMP;
3. PNS di bidang PMP melakukan Verifikasi berkas usul kenaikan pangkat, apakah berkas lengakp atau tidak lengkap;
4. Setelah lengkap petugas melakukan pengentryan melalui by-system (SAPK) peremajaan Data PNS yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat;
5. Pengupload data PNS hasil scan untuk di unggah di DOCU (Dokumen Digital);
6. Proses selanjutnya memproses dan pengiriman data melalui Dokumen Digital SAPK;
7. Kemudian diverifikasi oleh Tim verifikasi Kanreg XII BKN dan BKN Pusat, untuk mendapat persetujuan teknis;
8. Persetujuan teknis yang diberikan, kemudian dilakukan pencetakan SK Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani oleh PPK;
9. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

Apabila berkas nya lengkap maka untuk sampai pada proses persetujuan bisa berlangsung 60 (enam puluh) hari

Tidak dipungut biaya

Dokumen SK Kenaikan Pangkat

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

• Datang langsung

• Kotak saran/pengaduan